HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Dugaan Kolusi Pada Amandemen Yantek,GM PLN UIWSU Diadukan ke JAM Pidsus Oleh Aksi Jaga Sumut

Ilustrasi

MEDAN | JOB.OR.ID-Sekumpulan warga Sumatera Utara yang menamai dirinya komunitas Aksi Jaga Sumut (Advokasi Jaringan Lembaga Sumatera Utara), yang fokus pada kepedulian dan kemajuan
wilayah Sumatera Utara serta menjamin jalannya sistem pemerintahan yang bersih dalam hal pengelolaan bisnis ketenagalistrikan,mengadukan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (UIWSU) Irwansyah Putra dan Direktur Utama PT Razza PrimaTrafo (RPT), Zulham ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada Jumat (11/9), terkait adanya dugaan kolusi pada Amandemen IV(Keempat) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi (Yantek) di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (UIWSU) UP3 Medan Utara, ULP Medan Timur, ULP Medan Helvetia, ULP Labuhan dan ULP Belawan.Sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian No: 0006.13 Amd/HKM.02.01/B08120000/2020, tanggal 30 Juni 2020, antara PT PLN (Persero) dengan PT Razza Prima Trafo (RPT).

“Amandemen IV (Keempat) yang dibuat PLN UIWSU dengan PT RPT, tidak tunduk pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 0219/P/DIR/2019, tanggal 20 Desember 2019. Amandemen yang dilakukan hanya memuat personil-personil yang terlibat dalam pengawasan
atas pekerjaan tersebut, tanpa memuat besaran nilai perjanjian sebagai pijakan menghitung besaran Jaminan Pelaksanaan yang akan diserahkan PT Razza Prima Trafo kepada PLN UIWSU,Pasca Amandemen. Padahal, menurut Ayat 2 dan Ayat 3 pada Pasal 4A (Jaminan Pelaksanaan),peraturan direksi tersebut, mensyaratkan besaran jaminan pelaksanaan sebesar 9% (Sembilan
persen) dari Nilai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan selama 1 (Satu) tahun kalender, yang penyerahannya dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja setelah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ditandatangani,” kata Koordinator Aksi Jaga Sumut, Nanang
Ardiansyah Lubis di Medan, Jumat (11/9).

Pemberlakuan Jaminan Pelaksanaan, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja oleh pemberi pekerjaan, pada perusahaan penerima pekerjaan, ketika perjanjian kerjasama antara pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan, berakhir.

Kemudian, ungkap Nanang,Amandemen tersebut dinilai telah cacat hukum, karena juga melanggar/mengabaikan Pasal 11 (Per Dir No: 0219/P/DIR/2019) tentang Ketentuan Peralihan,yang menyatakan bahwa Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang ditandatangani sebelum tanggal diterbitkannya peraturan tersebut wajib disesuaikan selambat-lambatnya enam (6)
bulan sejak tanggal ditetapkannya peraturan dimaksud.

“Artinya, pelaksanaan amandemen harus dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum 20 Juni 2020. Namun kenyataannya
amandemen baru dilakukan pada 30 Juni 2020. Dalam hal ini telah terjadi perlakuan
kesewenang-wenangan dari GM PLN UIWSU Irwansyah Putra, atau melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan,” ungkap Nanang.

Selain dinilai cacat hukum,Amandemen tersebut juga dinilai memiliki keanehan. Hal ini terlihat pada Ayat 1.a.iv, Pasal 19A (Penghentian (Terminasi)
Perjanjian/Kontrak Pemborongan pada
Amandemen IV tersebut, yang dengan tegas menyatakan bahwa: (a). Peristiwa Wanprestasi yang tidak dapat diperbaiki Pihak Kedua adalah: (iv). Apabila Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selama jangka waktu Perjanjian terbukti tidak
benar.

"Artinya pada amandemen yang dibuat, terdapat pasal yang mengatur soal penyerahan Jaminan Pelaksanaan. Kalau tidak ada, dapat disebut sebagai Peristiwa Wanprestasi yang tidak dapat diperbaiki.Disebut menjadi aneh, karena menyebut Peristiwa Wanprestasi pada hal yang tidak ada. Jadi jelas bahwa amandemen tersebut merupakan produk abal-abal yang sarat dengan kepentingan, dalam hal ini kita sebut kolusi.

Seharusnya PLN dengan tegas menyatakan
bahwa PT RPT adalah perusahaan berkinerja buruk alias black list. Dan informasi yang kami peroleh, PT RPT saat ini tengah mengikuti proses lelang Yantek di PLN UIWSU. Ini mungkin motifnya hingga GM PLN UIWSU itu mau bermain mata dengan pihak Direktur PT RPT Zulham,"ungkap Nanang.

Akibat kelalaian penerapan status tersebut (black list), negara membayarkan uang yang ditaksir sebesar Rp.1.175.000.000. (Satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada perusahaan yang nyata-nyata telah melakukan Peristiwa Wanprestasi. Besaran potensi kerugian negara tersebut dihitung sejak Juli 2020, atau 2 (dua) bulan sejak batas penetapan
pelaksanaan amandemen sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 0219/P/DIR/2019, tanggal 20 Desember 2019, hingga berakhirnya perjanjian kerjasama
PT PLN (Persero) Cq. PLN UIWSU dengan PT Razza Prima Trafo, pada 31 Agustus 2020, dengan rata-rata pembayaran PLN UIWSU kepada PT Razza Prima Trafo, yakni sebesar Rp. 587.500.000,-(Lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selama 60 bulan.

“Besaran potensi kerugian negara tersebut diprediksi akan semakin membesar, apabila dilakukan pengusutan atau penyelidikan lanjutan terhadap seluruh perjanjian dengan Perusahaan Lain yang saat ini bekerjasama dengan PLN (Persero) Cq. PLN UIWSU, yang diduga juga sarat dengan perlakukan Kolusi. Sejumlah perusahaan lain yang kini bekerja sama dengan PLN UIWSU dibidang Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi (Yantek) yakni PT.Palma, PT.Kurnia Putra Maduma, PT. Maju Wahana Maduma, PT. Gapeksindo Jaya Bersama,
PT. Bahtera Mayori, PT. Mangun Coy, PT. Mustika Jaya Asahan, PT. Maju Abadi Jaya Utama, PT.Reihan, PT. Makro Abadi Lestari, PT.Sinar Bintang Mandiri dan PT. Lampatar. Kita yakini,amandemen semua perusahaan ini bermasalah. Makanya kita adukan ke JAM Pidsus biar diungkap apa motif GM PLN UIWSU Irwansyah Putra bermain mata dengan sejumlah perusahaan tersebut,”ungkap Nanang.

Menurut Nanang, dugaan kolusi yang saat ini terjadi di PLN UIWSU, merupakan tindakan amoral dari GM PLN UIWSU Irwansyah Putra, karena telah mencederai raihan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016, yang diterima oleh PLN (Persero)
beberapa waktu lalu, serta mengingatkan kembali peristiwa hukum di tubuh PLN (Persero) di Sumatera Utara, sebagaimana yang pernah terjadi pada pengadaan Flame Tube di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Belawan, oleh Mantan General Manager PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, Albert Pangaribuan, dan Chris Leo Manggala, yang juga mantan General Manager PLN Pembangkit Sumatera Bagian Utara, pada kasus korupsi proyek pemeliharaan (Life Time Extention Major Overhouls Gas Turbine 2.1 dan GT 2.2) Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap Belawan, tahun 2012 lalu.

“Dalam aduan kita ke JAM Pidus, meminta agar lembaga penegak hukum tersebut segera mengusut tuntas
penyelewengan/pelanggaran yang dilakukan GM PLN UIWSU Irwansyah Putra
dan jajarannya, pada Amandemen IV (Keempat) tentang Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (UIWSU) UP3 Medan Utara, ULP Medan Timur, ULP Medan Helvetia, ULP Labuhan dan ULP Belawan, sebagaimana tertuang pada perjanjian kerja No: 0006.13 Amd/HKM.02.01/B08120000/2020, tanggal 30 Juni 2020, antara PT PLN (Persero) dengan PT Razza Prima Trafo, guna mendapatkan hukuman yang setimpal. Serta mengusut tuntas dugaan
penyelewengan/pelanggaran lain yang dilakukan General Manager PLN UIWSU, Irwansyah Putra dan jajarannya, atas penerapan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diamanatkan pada
Pasal 4A (Jaminan Pelaksanaan), Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 0219/P/DIR/2019,tanggal 20 Desember 2019, terhadap seluruh Perusahaan Lain yang saat ini melakukan kerjasama dengan PLN (Persero) Cq. PLN UIWSU,” ungkap Nanang.

(Tim)

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *