HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.
Mendagri Dampingi Presiden Tinjau Tol Pertama di Aceh

By On February 21, 2020


Banda Aceh |JOB.OR.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian Ph.D., mendampingi Presiden Joko Widodo untuk meninjau tol pertama di Aceh. Kunjungan dilakukan pada Jumat (21/02/2020).

Presiden beserta rombongan tiba di Simpang Susun Blang Bintang yang merupakan seksi 4 dari ruas jalan tol Banda Aceh-Sigli yang menghubungkan Indrapuri dan Blang Bintang. Pembangunan jalan tol tersebut merupakan yang pertama di Provinsi Aceh dan direncanakan terhubung dengan jalan tol trans-Sumatera yang bermula dari Provinsi Lampung.

"Tol dari Banda Aceh menuju Sigli ini 74 kilometer dan alhamdulillah pembebasan tanahnya berjalan dengan baik. Biasanya proses konstruksinya yang terhenti di pembebasannya, tapi di sini pembebasannya cepat. Saya kira proses konstruksinya juga harus mengejar," ujar Presiden setibanya di lokasi peninjauan.


Presiden mengatakan bahwa cepatnya proses pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan tersebut disebabkan karena seluruh pihak terkait bekerja dengan sangat baik. Elemen pemerintah daerah, juga pelaksana kontraktor, memberikan penjelasan yang sangat baik kepada masyarakat terkait manfaat pembangunan jalan tol tersebut bagi masyarakat setempat.

Pengerjaan jalan tol trans-Sumatera memang terus dikebut oleh pemerintah. Pada November 2019 lalu, Presiden Joko Widodo telah meresmikan jalan tol trans-Sumatera ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung yang merupakan ruas jalan tol terpanjang yang pernah diresmikan Presiden Jokowi hingga saat ini, yakni sepanjang 189,2 kilometer. Jalan tol di Provinsi Lampung tersebut nantinya akan disambungkan dengan ruas jalan tol di Palembang dan akan mengurangi waktu tempuh secara signifikan.


Presiden berharap agar pada tahun 2024 mendatang, jalan tol trans-Sumatera yang menghubungkan Lampung hingga Aceh sudah dapat diselesaikan sehingga mempercepat mobilitas orang dan barang yang nantinya akan meningkatkan indeks daya saing Indonesia.

Selain didampingi Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, dan Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo juga turut mendampingi lawatan Presiden tersebut.

(JOB/Puspen Kemendagri)

Pemda Diminta Alokasikan Dana untuk Pengembangan Perpustakaan

By On February 21, 2020


Jakarta | JOB.OR.ID -Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk menaruh perhatian kepada pengembangan perpustakaan. Sebab, perpustakaan sangat penting dalam proses pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) lewat penguatan budaya literasi.  Karena itu, Pemda diminta  mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang juga Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Bahtiar mengatakan itu saat hadir di acara Rakornas Perpustakaan Tahun 2020 bertajuk,"  Tema Inovasi dan Kreativitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Untuk Mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju," yang digelar di Kantor Perpustakaan Nasional RI, di Jakarta Pusat, Jumat (21/2). Menurut Bahtiar, pengembangan perpustakaan di daerah harus didukung.  Karena itu, Pemda diminta untuk mengalokasikan anggaran untuk itu.

" Kemendagri sangat mndukung dan telah berupaya melakukan beberapa hal. Termasuk kami termasuk mendorong Pemda memberikan dukungan penganggaran dalam APBD, walaupun belum banyak, mestinya lebih banyak. Karenanya kami mengingatkan seharusnya Pemda dukung,"ujarnya.

Jadi, Pemda kata dia, tak lagi berkelit atau menganggap program pengembangan perpustakaan itu tak begitu penting. Sebab, sudah ada dalam pedoman penyusunan APBD. Nomor rekeningnya juga ada. Artinya ada ruang bagi program atau kegiatan pengembangan perpustakaan. Bahkan, Kemendagri akan mendorong agar program pengembangan perpustakaan ini menjadi urusan wajib pelayanan dasar.

" Jadi walaupun hari ini di UU yang tersedia masih urusan wajib non pelayanan dasar mestinya ini satu paket dengan urusan kesehatan, pendidikan, urusan yang sangat-sangat mendasar," katanya.

Jadi harusnya ujar Bahtiar, pengembangan perpustakaan bukan lagi urusan non pelayanan dasar. Namun terlepas dari belum dianggapnya program pengembangan perpustakaan sebagai urusan wajib pelayanan dasar, peran Perpustakaan Nasional kini makin diapresiasi publik. Artinya, sudah tumbuh kesadaran dari khalayak akan pentingnya perpustakaan.

" Hari ini Perpusnas RI dengan perkembangannya beberapa tahun terakhir ini, saya terus terang sebagai warga negara bangga  melihat dan masuk ke Perpusnas.  Dulu perpustakaan itu tempat yang tidak menarik. Membosankan. Sekarang video-video, foto-foto, tempat spot-spot foto banyak. Jadi suasana minealnya juga bagus. Ini tempat terindah untuk spot foto sambil membaca. Saya kira banyak inovasi yang telah dilakukan oleh Perpusnas RI dan jajarannya beserta pemangku terkait,"ujar Bahtiar.

(JOB/Puspen Kemendagri)

Pentingnya Perpustakaan dalam Pembangunan SDM

By On February 21, 2020


Jakarta | JOB.OR.ID - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, mengingatkan Pemerintah Daerah akan pentingnya perpustakaan. Karena itu bagi daerah yang belum membangun perpustakaan diminta segera membangunnya. Bagaimana pun, perpustakaan adalah rumah ilmu. Tempat menyemai pengetahuan. Salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

" Pembangunan SDM  tidak mungkin kita bicara tak membicarakan  atau yang utamanya ada, seperti  sekolah, pendidikan, nah ini perpustakaan belum ada lalu mau bicara membangun SDM,"kata juru bicara Menteri Dalam Negeri tersebut dalam acara jumpa pers di Kegiatan Rakornas Perpustakaan Tahun 2020 bertajuk," Inovasi dan Kreativitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Untuk Mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju," di Kantor Perpustakaan Nasional RI,  Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Kementerian Dalam Negeri sendiri kata Bahtiar, mendorong Pemda untuk menaruh perhatian kepada keberadaan perpustakaan. Harus ada perhatian dari pemerintah di daerah terhadap perpustakaan. Pemda perlu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan. Dan, bagi pemerintah daerah yang belum membangun perpustakaan, ia minta segera membangunnya. Sebab masih ada daerah yang belum punya perpustakaan.

" Iya kita sudah berkoordinasi,  hari ini juga kita lanjuti, nanti kami minta daftar 23 daerah yang belum membentuk Perpustakaan Nasional, ini kan menjadi aneh, ini 900 selesai kok tinggal 23 belum," kata Bahtiar.

Menurutnya, dalam mengurusi  pembangunan dan pengembangan SDM serta tansformasi ilmu pengetahuan tak bisa diselesaikan hanya dengan  lembaga pendidikan formal. Perlu juga tersedia bahan bacaan. " Nah, lembaga yang menyediakan bahan bacaan itu namanya adalah perpustakaan, baik perpustakaan yang disiapkan negara maupun swasta atau masyarakat, termasuk yang disiapkan pers setiap hari,  itu kan bahan literasi juga kan begitu," katanya.

Peran perpustakaan kata Bahtiar sangat penting dan strategis. Karena lewat perpustakaan, publik dapat mengakses ilmu pengetahuan, tanpa dibatasi usia. Siapa pun, bisa terus mengembangkan kapasitas dirinya lewat perpustakaan.

" Karena tidak mungkin ini bisa membangun SDM dengan tingkat keberpihakan kita terhadap pengembangan perpustakaan di Indonesia masih rendah, " ujarnya.

(JOB/Puspen Kemendagri)

Budaya Literasi Pintu Membangun Peradaban

By On February 21, 2020


Jakarta | JOB.OR.ID- Budaya literasi perlu disemai. Karena itu adalah pintu peradaban. Perpustakaan salah satu tempatnya. Tempat untuk menyebarkan dan menyemaikan spirit budaya literasi. Demikian diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri yang juga Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar saat memberi sambutan di acara Rakornas Perpustakaan Tahun 2020 bertajuk,"  Tema Inovasi dan Kreativitas Pustakawan Dalam Penguatan Budaya Literasi Untuk Mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju," yang digelar di Kantor Perpustakaan Nasional RI, di Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Menurut Bahtiar, di negara ini, atau di negara mana pun, isinya hanya tiga. Satu manusia. Dua, alam. Dan ketiga adalah nilai. Manusia punya kemampuan membangun nilai untuk mengendalikan alam. Dan, nilai dibangun atau dirumuskan dari ilmu pengetahuan yang bersumber dari apa yang dibacanya. Jadi, bahan bacaan atau sederhananya buku, sangat penting. Karena itu jadi bahan rujukan bagi manusia membangun nilai-nilainya.

"Nah bagaimana manusia bisa membangun nilai untuk mengendalikan alam? Ya dengan membaca, dengan bacaan. Kalau tidak nanti manusia yang dikendalikan alam. Nah kita ini masih dikendalikan oleh alam belum kita sampai mngendalikan alam, lebih banyaknya kita dikendalikan alam. Begitu panas panik, begitu dingin panik juga.  Itu tanda-tanda kita masih dikendalikan alam," katanya.

Dalam kontek inilah, transformasi ilmu pengetahuan kata dia, menjadi sangat penting.  Dan spirit untuk terus belajar mesti dirawat. Karena fakta, dari dua ratusan juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 50 jutaan yang mengenyam bangku sekolah. Artinya, banyak orang yang kesulitan untuk sekolah. Tapi bukan berarti kemudian semangat untuk terus belajar ikut padam. Yang sudah menimba ilmu di lembaga tinggi pun mesti harus terus belajar. Terus mengupdate ilmunya. Menambah khazanah pengetahuannya. Lewat bahan bacaan. Di perpustakaan atau taman baca.

"Misalnya Saya ini sudah terlanjur sarjana 15 tahun yang lalu. Ilmu saya 15 tahun yang lalu sudah ketinggalan.  Tidak laku lagi hari ini. Nah kita mau hidup hari ini, mengubah alam, memproduksi barang dan jasa bisa bergerak segala macam, ya harus berpengetahuan. Harus punya ilmu baru. Apa  saya harus balik S3 lagi? Pasti saya harus membaca dengan berbagai jenis bentuk dan wujudnya," ujarnya.

Maka  membangun dan menguatkan budaya literasi itu, kata dia, perlu gerakan bersama. Semua elemen yang saling dukung. Pihak perpustakaan dengan kewenangannya. Pun, Kemendagri dengan otoritasnya mendorong dan membina pemerintah daerah untuk menguatkan budaya literasi. Begitu juga dengan pers.

" Supaya kita ada kesadaran baru karena kita tahu situasinya sudah berubah. Cepat sekali perubahan itu, tidak bisa lagi kita hanya mengandalkan yang formal, dan bagaimana membangkitkan dukungan partisipasi warga negara untuk juga menyiapkan dan menyediakan layanan-layanan perpustakaan yang tak mampu disiapkan oleh negara. Siapa yang menyiapkan itu? Mungkin dari rumah kita masing-masing, ada yang membantu. Nah ini yang hrus kita gerakan bareng.  Pak Mendagri sendiri, beliau sangat mendukung dan mengapresiasi dan respek yang tinggi kepada pimpinan perpustakaan nasional Indonesia dan jajarannya, " tuturnya.

Dengan kewenangan yang dimiliki, lanjutnya, Kemendagri akan terus mengingat Pemerintahan Daerah menaruh perhatian terhadap pentingnya menguatkan budaya literasi lewat perpustakaan. Sangat penting, daerah punya pustakawan. Selain memiliki perpustakaan sendiri yang memadai.

" Kami kembali akan mengingatkan kepala daerah yang belum membentuk lembaga atau organisasi perangkat daerah yang melayani bidang perpustakaan. Kalau tidak ada kepala pustakawan bagaimana daerah itu, 10 tahun, 15 tahun kedepan. Nah kita tahu ya negara ini bisa bertahan ya karena punya ilmu pengetahuan. Punya kemampuan untuk mengelola alam. Punya peraaban baru. Kalau tidak ya suatu ketika peradaban ini musnah. Musnah karena ketidakmampuan mengolah perubahan. Nah perubahan itu ya dari bahan bacaan, dari literasi, " kata Bahtiar.

(JOB/Puspen Kemendagri)

Rakornas Perpustakaan Nasional 2020, Kemendagri Siap Dukung Gerakan Literasi

By On February 21, 2020


Jakarta| JOB.OR.ID – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) dijadwalkan akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan. Dengan Mengusung tema “Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Budaya Literasi Untuk Mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju,” diharapkan mampu menjadi momentum dalam mendukung gerakan literasi di berbagai sektor.

Sejalan dengan hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan dukungannya untuk menggerakan literasi, utamanya dalam kaitannya dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, inovatif, dan memiliki kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

“Kami di Kemendagri dan Bapak Menteri Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., sungguh-sungguh mendukung rencana baik dan program yang dilaksanakan Perpusnas. Rakornas Perpustakaan ini merupakan acara besar, salah satunya untuk mengupayakan gerakan literasi ini,” kata Bahtiar.

Tak hanya itu, Perpustakaan amat penting menentukan transfer pengetahuan untuk membentuk budaya literasi. Tanpa kemampuan literasi yang memadai, masyarakat mudah terjerumus pada informasi yang palsu dan menyesatkan. Kemampuan literasi bukan lagi sebatas baca tulis tapi sudah dapat memaknai dan memahami segala informasi maupun ilmu pengetahuan yang diperoleh dan mengkreasi berbagai produk dan jasa.

“Mengupayakan gerakan literasi ini, dari Pemerintah saja ‘gak cukup, tapi harus dan butuh dukungan semua pihak. Transformasi ilmu pengetahuan ini juga perlu didukung dengan gerakan literasi yang memadai,” ujarnya.

Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 yang dihelat selama tiga hari yakni 25-27 Februari 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D. Rakornas mengupas berbagai kebijakan yang dipaparkan secara bergantian antar Bappenas, Kemenkeu, Kemendikbud, Kemendes-PDTT, Komisi X DPR RI, dan Perpustakaan Nasional. Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 dihadiri tidak kurang dari 1.500 peserta dari seluruh Dinas Perpustakaan, Bappeda, berbagai forum perpustakaan, asosiasi penerbit dan profesi, pengusaha rekaman, pegiat literasi, dan para pustakawan.

(JOB/Puspen Kemendagri)

Kapuspen Kemendagri Ajak Pemda Bangun SDM Unggul Melalui Perpustakaan Daerah

By On February 21, 2020


Jakarta | JOB.OR.ID – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui pembentukan perpustakaan daerah. Hal itu disampaikannya dalam Jumpa Pers Rakornas Perpusnas 2020 bertajuk “Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Budaya Literasi Untuk Mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju” di Lt. 24 Gedung Perpusnas RI, Jakarta Pusat, Jumat (21/02/2020).

Menurut Bahtiar, untuk mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan SDM yang unggul diperlukan sarana pendidikan yang baik, tak terkecuali keberadaan Perpustakaan Daerah. Namun sayangnya, belum semua Pemda tercatat memiliki Perpustakaan Daerah.

“Hari ini juga kita tindak lanjuti, nanti kami minta daftar 23 daerah yang belum membentuk Perpustakaan Daerah. Ini kan menjadi aneh, ini 900 selesai ‘kok tinggal 23, tidak mungkin kita bicara pembangunan SDM jika yang utama belum ada, sekolah, pendidikan. Nah, ini perpustakaan belum ada,” ungkap Bahtiar.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, memberikan arah kebijakan pembangunan perpustakaan sebagai Prioritas Nasional yang dicapai melalui peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter juga memperteguh jati diri bangsa, dan peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, serta pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sub bidang perpustakaan, sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional.

“Penting bagi kita mengurusi pembangunan manusia, pengembangan dan transformasi ilmu pengetahuan tidak bisa diselesaikan hanya dengan ilmu pendidikan, apalagi lembaga pendidikan formal tanpa tersedia bahan bacaan. Nah, lembaga yang menyediakan bahan bacaan itu namanya adalah perpustakaan, baik perpustakaan yang disiapkan negara maupun swasta atau masyarakat,” katanya.

Perpustakaan merupakan salah satu lembaga yang mampu memastikan setiap warga negara memperoleh akses pengetahuan secara terbuka di mana dan kapan pun mereka berada. Perpustakaan memainkan peran penting mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing di era global.

“Tapi tidak mungkin ini bisa membangun SDM jika tingkat keberpihakan kita yang tadi itu terhadap pengembangan perpustakaan di Indonesia masih rendah, oleh karenanya kita dorong terus agar setiap Pemda memiliki perpustakan daerah,” pungkasnya.

(JOB/Puspen Kemendagri)

Sekjen Kemendagri Minta BNPP Jaga Eksistensi

By On February 21, 2020


Jakarta | JOB.OR.ID- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk menjaga eksistensi dan terbatas pada pengelolalan Pos Batas Lintas Negara (PLBN) saja. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kemendagri dan BNPP di Operation Room Gedung B Lt.2 Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (21/02/2020).

“BNPP meskipun berkembang pesat dalam pengelolaan PLBN, namun akhirnya BNPP ini bagaikan komponen yang menangani PLBN, ini perkembangannya ya, saya mohon pada pertemuan pagi hari ini untuk dipahami, supaya eksistensi BNPP ini betul-betul bisa dijaga, karena kalau mengurusi PLBN terus BNPP semakin tenggelam, karena PLBN itu merupakan sub bagian salah satu elemen saja,” kata Hadi.

Oleh karena itu, Hadi menekankan pembagian kerja yang jelas antar deputi, agar masing-masing deputi mampu mengambil peran sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Pembagian kerja, harus dihidupkan bagian-bagian deputi itu, ini harus mengambil peranan, jangan sampai BNPP ini lama-lama runyam, oleh karena itu Kabag Organisasi bersama organisasi BNPP untuk pemantapan kedepan perlu dikembangkan, terutama mekanisme kinerja dan supaya terbangun sinergi antara Kemendagri dan BNPP,” pesannya.

Disamping itu, selain mengelola batas wilayah negara, pemantapan peran BNPP juga perlu dilakukan, mengingat keanggotaan BNPP terdiri dari 18 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 13 Gubernur di Kawasan Perbatasan di bawah koordinasi dan pengawasan Kemendagri.

“Kita upayakan kemantapan dan peran BNPP, karena BNPP pun tidak punya pengawas sendiri, BNPP kan tidak punya inspektorat, inspektoratnya ada di Kemendagri, ikut Kemendagri, inilah yang menunjukkan bahwa kinerja BNPP merupakan pendukung atau support kepada Kemendagri,” pungkasnya.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam hal ini diduduki oleh Menteri Dalam Negeri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(JOB/Puspen Kemendagri)

Contact Form

Name

Email *

Message *